Demokrasi

JAKARTA, TINTAHIJAU.COM – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 731 Tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan selama lima tahun menuai kritik. Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah mundur demokrasi. Menurut Neni, keputusan KPU bukan […]