DPRD Subang Tetapkan KUA-PPAS 2026, Fokus pada Pelayanan Publik dan Efisiensi Anggaran | TINTAHIJAU.com

SUBANG, TINTAHIJAU.COM – DPRD Kabupaten Subang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penetapan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang DPRD Subang, Jumat (26/9/2025).

Rapat diawali dengan pembacaan laporan Badan Anggaran DPRD terkait rancangan KUA-PPAS 2026. Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa alokasi belanja daerah difokuskan pada tiga hal pokok: mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan baik wajib maupun pilihan, memenuhi kepentingan publik dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas program, serta memastikan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat terpenuhi.

Laporan juga menegaskan bahwa kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara 2026 diarahkan untuk mendukung visi, misi, dan program kerja Bupati Subang sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Agenda rapat kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan penetapan kesepakatan KUA-PPAS 2026 oleh Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.IP., bersama Ketua DPRD Subang Victor Wirabuana Abdurachman, S.H. Hadir pula Wakil Bupati Subang H. Agus Masykur Rosyadi, S.Si., M.M.

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Reynaldy menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah bekerja sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan rancangan kebijakan tersebut.

“Izinkan pada kesempatan yang baik ini saya, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Subang yang telah bekerja keras bersama TAPD, sehingga hari ini KUA-PPAS Tahun 2026 dapat disetujui melalui keputusan DPRD,” ujarnya.

Kang Rey menegaskan, penyusunan KUA-PPAS 2026 menghadapi tantangan tidak ringan, terutama akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang terjadi secara nasional, termasuk di Kabupaten Subang. Kondisi tersebut menuntut langkah strategis serta penyesuaian kebijakan fiskal daerah agar kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik tetap terjaga.

Ia menambahkan, rangkaian pembahasan KUA-PPAS 2026 berlangsung dinamis, namun tetap dalam suasana demokratis sehingga melahirkan usulan-usulan prioritas yang akan dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.