Bupati Subang Hadiri Forum Smart City Nasional di Yogyakarta, Dorong Transformasi Digital Daerah

SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Bupati Subang Reynaldy Putra menghadiri Forum Smart City Nasional 2025 yang digelar di Hotel Tentrem, Yogyakarta, pada 26–27 Agustus 2025. Kehadirannya didampingi Kepala BP4D Iwan Syahrul dan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Subang Doan.

Forum yang mengusung tema “Inovasi Kota Cerdas: Mewujudkan Kedaulatan, Ketahanan, dan Berkelanjutan Indonesia Emas” ini diikuti lebih dari 300 daerah di Indonesia yang mengirimkan perwakilannya untuk membangun kesamaan pandangan terkait penerapan konsep kota cerdas (smart city).

Reynaldy menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar ruang berbagi ide, tetapi harus menghasilkan langkah konkret untuk Kabupaten Subang.

“Saya berharap kegiatan ini tidak hanya jadi ajang berbagi gagasan, tetapi juga melahirkan langkah nyata bagi Kabupaten Subang untuk terus bertransformasi menjadi daerah yang lebih digital, inovatif, inklusif, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” ujarnya.

Forum Smart City Nasional tahun ini diselenggarakan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, dan diikuti oleh 251 kabupaten/kota se-Indonesia. Acara ini meliputi seminar smart city, forum bisnis (business matchmaking), hingga penganugerahan Smart City Award yang digelar pada Rabu (27/8/2025).

Dalam ajang penghargaan tersebut, Provinsi Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memborong sejumlah kategori. Jawa Barat meraih penghargaan untuk kategori Smart Governance, Smart Economy, dan Smart Society, sementara DIY unggul di kategori Smart Living, Smart Economy, dan Smart Environment.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang turut hadir dalam pembukaan forum sekaligus Gala Dinner menegaskan, penghargaan ini bukan sekadar seremoni.

“Kami harap penghargaan ini mendorong percepatan digitalisasi dan memperkuat sinergi pusat-daerah,” kata Meutya di Yogyakarta, Selasa (26/8/2025).

Meutya menambahkan, transformasi digital di daerah sangat vital untuk menyukseskan program prioritas nasional.

“Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat baru dapat berjalan baik jika ada infrastruktur, konektivitas, dan SDM digital yang memadai,” ujarnya.

Menurutnya, setiap daerah memiliki kebutuhan dan prioritas berbeda, sehingga pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam menentukan arah digitalisasi.

“Ada yang mungkin memulai digitalisasi di sektor kesehatan, ada yang fokus di perikanan atau pangan. Pemerintah pusat tidak bisa menentukan sendiri,” tandasnya.

Meutya juga menegaskan bahwa digitalisasi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan visi nasional.

“Semua aspek pembangunan memang memerlukan sinergi pusat dan daerah. Tapi khusus untuk digitalisasi, ini amat sentral karena kita tidak mungkin membangun konektivitas per wilayah secara terpisah,” jelasnya.