98 Ribu PBI BPJS Dihapus, Bupati Subang Instruksikan RSUD Tak Boleh Tolak Pasien

SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Penghapusan 98.892 penerima bantuan iuran (PBI) BPJS di Kabupaten Subang oleh Kementerian Sosial per 1 Februari memicu kekhawatiran publik.

Menanggapi kondisi itu, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menegaskan pelayanan kesehatan harus tetap berjalan tanpa penolakan.

Penegasan tersebut disampaikan Kang Rey usai menghadiri Rapat Evaluasi BLUD RSUD Subang di Hotel Laska Subang, Kamis (12/2/2026).

Ia mengaku langsung menginstruksikan seluruh fasilitas layanan kesehatan, terutama RSUD, agar tetap melayani masyarakat terdampak penghapusan PBI, termasuk pasien dengan penyakit kronis seperti cuci darah.

“Saya langsung instruksikan pelayanan bagi penerima PBI yang dihapus tetap berjalan. Tidak boleh ada yang ditolak. Termasuk pasien cuci darah harus tetap dilayani,” tegasnya.

Di tengah kegelisahan masyarakat, Pemkab Subang juga menyiapkan langkah cepat melalui pemutakhiran data agar peserta yang benar-benar membutuhkan dapat segera direaktivasi kepesertaannya.

“Kami percepat pemutakhiran data supaya PBI yang dihapus bisa segera aktif kembali dan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapat pelayanan,” ujarnya.

Kang Rey menekankan, penghapusan PBI tidak boleh menurunkan mutu layanan kesehatan. Ia memastikan telah menginstruksikan RSUD dan Dinas Kesehatan untuk tetap memberikan pelayanan maksimal kepada warga terdampak.

“Saya jamin pelayanan kesehatan harus tetap maksimal. Masyarakat yang PBI-nya terhapus tetap harus mendapat layanan terbaik,” katanya.

Sementara itu, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra Rahmat Effendi bersama Kepala Dinas Sosial Subang Saeful Arifin memastikan proses reaktivasi PBI dipermudah.

Masyarakat cukup mengurus melalui kantor kecamatan dengan membawa dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, proses administrasi diteruskan tanpa warga harus datang ke Dinas Sosial.

Reaktivasi dilakukan melalui kolaborasi camat, puskesmas, hingga petugas lapangan agar kepesertaan warga yang berhak segera aktif kembali dan jaminan layanan kesehatan tetap terjaga.